PERIJINAN BPOM, UPL-UKL, SURAT EDAR OBAT DAN MAKANAN

UKL-UPL-BPOM-HAK PATEN-HALAL

1.   UKL-UPL?

UKL adalah singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan UPL adalah singkatan untuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. UKL-UPL muncul terkait dengan PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL. Jadi, segala kegiatan yang tidak termasuk dalam Permen LH No. 11/2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL, wajib menyusun dokumen UKL-UPL.

UKL-UPL menjadi semacam ketatalaksanaan LH selain AMDAL. Jadi, terkait hal yang berhubungan dengan aktivitas yang berhubungan dengan LH dokumen UKL-UPL menjadi semacam penjabaran secara tertulis tentang bagaimana mengelola LH sebelum maupun sesudah kegiatan berlangsung yang berhubungan atau tidak lepas dari lingkungan sekitarnya. Dokumen UKL-UPL sendiri menjadi semacam patokan bahwa aktivitas kita terkait dengan lingkungan berjalan aman-aman saja dan yang berhubungan dengan pergeseran atau kerusakan LH itu sudah diminimalisir dari awal pengerjaannya.

Detail dokumen UKL-UPL pun secara fungsional menjadi syarat bagi organisasi untuk dijadikan acuan dalam menyempurnakan desain usulan kegiatannya terkait dengan tempat/lingkungan dimana ia beroperasi. Sementara itu, adanya dokumen UKL-UPL secara umum menjadi syarat bagi pemerintah (dalam hal ini instansi terkait) untuk memberikan izin beraktivitas organisasi, apakah terkait dengan pemantauan dan pengelolaan LH, sudah layak atau memadai untuk melakukan usahanya. 

Dengan begitu, baik organisasi usaha/kegiatan dariawal aktivitasnya sudah berkewajiban memberikan “gambaran umum” pada pemerintah seperti apakah kegiatannya akan berlangsung (terkait dengan LH). Sedangkan dari sisi pemerintah dokumen UKL-UPL menjadi acuan pertama dalam mengawasi kebenaran berlangsungnya kegiatan organisasi yang tidak menimbulkan dampak terhadap LH.

Salah satu bagian dari dokumen UKL-UPL yang tergolong pentingtetapi tidak masuk dalam peraturan mutlak adalah rona lingkungan awal.Informasi mengenai rona lingkungan awal ini perlu karena penjabarannya justrukelak akan berguna terutama bagi organisasi kegiatan apabila di kemudian harimendapatkan tuntutan terkait dengan LH.

2.    Hak Paten

Merek adalah tanda berupa gambar, angka, perpaduan warna, nama atau bisa juga kombinasi antara semuanya yang menjadikan pembeda atau daya tarik dalam proses bisnis.

Sementara masa perlindungan sebuah merek adalah 10 tahun dan dapat di perpanjanjang.

2.1.        Adapun persyaratan yang di haruskan dalam pendaftaran semua merek adalah:

1.    KTP Pemohon, jikalau pendaftaran merek atas nama pribadi atau

2.    Akte Perusahaan dan KTP Direktur apabila pendaftaran suatu merek atas nama badan/organisasi.

3.    E-tiket merek, berupa logo (bila ada) dari merek yang akan didaftarkan (file, jpg atau pdf)

4.    Contoh tandatangan pemohon atau direktur (bila an. Organisasi)

5.    Membayar biaya pendaftaran Rp. 6.000000, termasuk biaya

-       Pendaftaran (maksimal 5 hari kerja)

-       Pemeriksaan merek (maksimal 4 hari kerja)

-       Pengiriman dokumen pendaftaran merek ke seluruh indonesia

-       Surat kuasa konsultan (asli)

3.   Hak Cipta, desain industri, BPOM, ijin edar obat dan makanan, HAK PATEN, SILAHKAN KLIK DISINI: 

 SILAHKAN MENGHUBUNGIKAMI DI :

DP KONSULTAN-PT. DAVID BANGUNS SEJAHTERA
www.dpkonsultan.com
TELP 0813801.63185/087884302987